Bisnis.com, JAKARTA – Surat Berharga Negara (SBN) jenis ORI023 yang ditawarkan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan telah laku terjual sebanyak Rp9,63 triliun dari target dua seri ORI023 sebanyak Rp20 triliun.
Berdasarkan data salah satu Mitra Distribusi, Minggu (9/7/2023) pukul 11.30 WIB, ORI023 tenor tiga tahun sudah terjual sebanyak Rp6,91 triliun. DJPPR menargetkan penerbitan tenor tersebut sebanyak Rp10 triliun, alhasil kuota yang tersedia saat ini tersisa 30,88 persen atau sebesar Rp3,08 triliun.
Target yang sama juga berlaku di seri ORI023 tenor 6 tahun yaitu Rp10 triliun. Namun hingga penjualan hari ke-9, tenor lebih panjang hanya terjual sebesar Rp3,44 triliun atau 34,42 persen dari total target. Kuota yang tersedia juga tercatat sebesar Rp6,55 triliun.
SBN jenis ORI023 ini ditawarkan dalam dua tenor. masing-masing imbal hasil yang ditawarkan adalah 5,9 persen untuk tenor 3 tahun dan 6,1 persen untuk tenor 6 tahun. Kupon ini bersifat tetap atau fixed rate, artinya kupon tidak berubah sampai dengan jatuh tempo. Adapun pembayaran kuponnya dilakukan pada tanggal 15 setiap bulannya.
Sementara pajak yang dikenakan atas kupon ORI adalah Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 10 persen. Tingkat pajak ini lebih rendah dibandingkan dengan pajak atas deposito sebesar 20 persen.
Masa penawaran ORI023 berlangsung selama 21 hari dan ditutup pada 20 Juli 2023. Kemudian, penetapan hasil penjualan ORI023 akan dilakukan pada 24 Juli 2023.
Baca Juga
Masyarakat yang ingin berinvestasi dapat memesan ORI023-T3 mulai dari Rp1 juta hingga Rp5 miliar dengan kelipatan Rp1 juta. Sedangkan, pemesanan ORI023-T6 mulai dari Rp1 juta hingga Rp10 miliar dengan kelipatan Rp1 juta.
Instrumen investasi satu ini adalah surat utang negara yang diterbitkan pemerintah dengan target investor individu WNI sebagai alternatif investasi dengan karakteristik dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
Investor ORI tidak perlu khawatir, karena instrumen investasi ini dijamin negara untuk kupon dan pembayaran pokok dengan dasar hukum UU No. 24 Tahun 2022 tentang Surat Utang Negara.
