Bisnis.com, JAKARTA - Jelang tahun politik Pemilu 2024, investor ritel cenderung mulai agresif berburu instrumen obligasi dalam rangka diversifikasi. Obligasi korporasi dan Surat Berharga Negara (SBN) pun jadi sorotan utama.
Head of Research & Investment Connoisseur PT Moduit Digital Indonesia (Moduit) Manuel Adhi Purwanto menjelaskan bahwa secara umum momen-momen besar seperti Pemilu memang akan meningkatkan kebutuhan instrumen fixed income.
"Karena dari sisi investor, akan ada kecenderungan perubahan profil risiko. Misalnya, kalau tadinya cenderung berani ambil risiko, portofolionya lebih banyak di saham, sekarang mungkin akan mulai dikurangi, mulai dipindah ke obligasi," ujarnya dalam diskusi bersama awak media, Kamis (22/6/2023) sore.
Selain dalam rangka mengantisipasi gejolak pasar modal pada era ketidakpastian di tahun politik, meningkatnya permintaan instrumen fixed income juga didorong era suku bunga acuan tinggi.
Terlebih, ada potensi Bank Sentral AS atau The Fed bakal kembali mengerek suku bunga acuan sekali lagi jelang akhir tahun ini, sebelum akhirnya berangsur-angsur diturunkan mulai awal tahun depan. Artinya, instrumen surat utang yang akan terbit dalam waktu dekat pun masih berpeluang memberikan imbal hasil tinggi.
"Inilah kenapa data permintaan obligasi sedang tinggi-tingginya, baik dari investor lokal maupun asing. Terutama instrumen SBN, didorong proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung stabil," tambah Manuel.
Baca Juga
Oleh sebab itu, Moduit saat ini pun cenderung memberikan rekomendasi kepada para pengguna untuk mengincar diversifikasi ke instrumen reksadana pendapatan tetap dengan portofolio utama di SBN jangka menengah-panjang, obligasi fixed rate rupiah (IDR) tenor 10-20 tahun dengan imbal hasil minimal 6,5 persen, juga SBN ritel terbaru yang diperkirakan terbit akhir bulan ini, ORI023.
Adapun, khusus untuk obligasi korporasi, Moduit cenderung mengingatkan agar investor tak hanya mengejar imbal hasil tinggi, namun juga melihat aspek-aspek fundamental soal kenapa perusahaan bersangkutan menerbitkan surat utang.
"Obligasi korporasi harus dilihat kualitas perusahaannya, screening harus lebih ketat. Lain dengan obligasi terbitan pemerintah. Kami pelajari betul laporan keuangannya, kemudian apakah perusahaan itu sehat dan benar-benar mau ekspansi, atau cuma seolah-olah sehat," jelasnya.
Sementara itu, Manuel menjelaskan bahwa pasar saham sebenarnya bukannya tanpa peluang. Hal ini menilik adanya tren di mana setiap enam bulan sebelum Hari-H pemilu, pergerakan IHSG cenderung mengalami peningkatan.
Namun, enam bulan setelah Hari-H pemilu, biasanya pergerakan IHSG akan menyesuaikan bagaimana cara pemimpin terpilih mengatasi kondisi gejolak perekonomian global, serta bagaimana caranya melanjutkan kebijakan ekonomi presiden sebelumnya supaya mendapatkan respon yang positif dari pasar.
Selain itu, menilik anggaran pemilu mencapai Rp76,6 triliun, ini tentu akan positif bagi peningkatan perputaran uang untuk konsumsi pemerintah di berbagai sektor, seperti iklan, F&B, transportasi, ritel, dan jasa.
"Pemilu artinya banyak acara, terutama di daerah-daerah, sehingga mendongkrak perputaran uang di berbagai sektor. Menurut kami, emiten di sektor-sektor seperti finansial, konsumer, telekomunikasi, properti, dan transportasi, masih akan ketiban sentimen positif," tutupnya.
