Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) menyebut realisasi pembiayaan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) hingga kuartal I/2023 mencapai Rp217,6 triliun.
Realisasi SBN tersebut setara dengan 30,5 persen dari target pembiayaan APBN tahun ini sebesar Rp696 triliun.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kemenkeu Riko Amir mengatakan pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman pada tiga bulan pertama tahun ini sudah sesuai dengan strategi pembiayaan utang 2023.
"Pembiayaan utang hingga akhir triwulan I sesuai dengan strategi pembiayaan utang tahun 2023, dengan tetap mempertimbangkan kondisi pasar dan kas pemerintah serta kebutuhan pembiayaan," ujar Riko kepada Bisnis.com, Kamis, (18/5/2023).
Sebagai informasi, pemerintah akan menerbitkan surat utang dalam denominasi asing 15-20 persen, sebesar 6-8 persen berupa SBN ritel dan sisanya dalam bentuk SUN dan sukuk.
Kendati demikian, Amir mengatakan penerbitan SBN dalam valuta asing (valas) akan dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan kebutuhan valas pemerintah, biaya, dan risiko portofolio utang.
Baca Juga
"Dalam rangka mengelola risiko nilai tukar portofolio utang, porsi penerbitan SBN dalam valuta asing diupayakan semakin menurun," katanya.
Tak hanya itu, menurutnya pemerintah juga senantiasa melakukan inovasi dalam penerbitan SBN seperti penerbitan green sukuk dan Sustainable Development Goals (SDG) Bonds. Teranyar, Kemenkeu menerbitkan ST010T4 pada 12 Mei 2023 lalu yang ditetapkan sebagai Green Sukuk Ritel.
Tak hanya menerbitkan obligasi hijau yang mengusung konsep green economy di darat, pemerintah juga akan menerbitkan blue bond terkait dengan proyek-proyek ekonomi biru yang berkutat di laut.
"Terkait penerbitan blue bonds, saat ini pemerintah tengah melakukan persiapan, termasuk penyiapan proyek-proyek biru melalui mekanisme budget tagging pada APBN. Timing dan format penerbitan masih dikaji lebih lanjut," terang Amir.
