Bisnis.com, JAKARTA — Pemesanan sukuk negara ritel (SR) seri SR015 kurang dari sepekan sebelum ditutup telah mencapai lebih dari Rp23 trilliun.
Berdasarkan data yang dilansir dari salah satu mitra distribusi daring pada Kamis (9/9/2021) sekitar pukul 13.50, total penjualan SR015 telah menyentuh Rp23,73 triliun. Adapun kuota pemesanan sudah tercantum Rp0 dari target sekitar Rp23,73 triliun.
Jumlah tersebut berada jauh di atas target pemerintah yang mematok jumlah pemesanan sebesar Rp10 triliun.
Adapun, masa penawaran masih dibuka hingga 15 September 2021 mendatang. Dengan kata lain, penawaran seri SR015 masih tersisa 6 hari.
Sebelumnya, Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Dwi Irianti mengatakan pihaknya menargetkan penjualan SR015 di kisaran Rp10 triliun. Angka tersebut sama dengan target awal pada masa penawaran SR014 awal tahun ini.
Dwi mengaku optimistis target tersebut dapat tercapai meski tingkat kupon SR015 merupakan yang terendah sepanjang sejarah penerbitan sukuk ritel di Indonesia.
Baca Juga
“Kami melihat minat yang luar biasa terhadap SR015 meskipun kuponnya lebih rendah dari seri terdahulu,” katanya beberapa waktu lalu.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan SR015 menawarkan imbalan sebesar 5,10 persen fixed p.a dengan jenis akad ijarah asset to be leased dengan bentuk tanpa warkat dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
Investor dapat melepasnya di pasar sekunder setelah berakhirnya masa minimum holding period per 11 Desember 2021.
Adapun, SBSN ritel ketiga yang diterbitkan pada 2021 tersebut memiliki tenor 3 tahun dengan jatuh tempo 10 September 2024. Pembayaran kupon pertama akan dilakukan pada 10 Oktober 2021 (short coupon) dan sisanya setiap tanggal 10 setiap bulannya.
Masyarakat yang berminat untuk berinvestasi di Sukuk Negara Ritel seri SR015 dapat mengakses web Sukuk Ritel di: www.kemenkeu.go.id/sukukritel atau menghubungi 30 Mitra Distribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani pemesanan pembelian secara langsung melalui sistem elektronik.
