Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bersama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan memulai penyuntikan perdana (kick off) program Vaksinasi Gotong Royong pada Selasa (18/5/2021). PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) akan jadi penyedia vaksinnya.
Vaksinasi Gotong Royong merupakan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung oleh badan hukum/badan usaha.
Sementara itu, perusahaan yang akan menjadi peserta Vaksinasi Gotong Royong harus terdaftar dulu di Kadin Indonesia.
Selanjutnya, Kadin bekerja sama dengan Bio Farma melalui anak usahanya PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) dalam pendistribusian dan penyuntikan Vaksinasi Gotong Royong, emiten farmasi berkode saham KAEF itu menunjuk cucu usahanya, PT Kimia Farma Diagnostika.
Direktur Utama PT Kimia Farma Apotek Nurtjahjo Walujo Wibowo menjelaskan bahwa Kimia Farma Group telah melakukan berbagai persiapan untuk kegiatan Vaksinasi Gotong Royong sesuai dengan arahan pemerintah melalui Kementerian BUMN. Semua lini disiapkan, termasuk perbaikan pelayanan dan manajemen.
“Berbagai pembenahan lainnya di internal KFD [PT Kimia Farma Diagnostika] telah kami lakukan, seperti sistem pengawasan internal, penguatan sistem layanan dan supporting dengan mengedepankan aplikasi digital dan cashless, serta berbagai langkah pembenahan lainnya," urainya, Senin (17/5/2021).
Baca Juga
Semua pembenahan itu untuk memberikan service excellence [pelayanan terbaik] sesuai dengan guidance yang diberikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.
Vaksinasi pekerja ini menggunakan jenis vaksin Sinopharm. Dalam pasal 7, ayat (4) Permenkes No. 10/2021 menyebutkan bahwa jenis vaksin yang digunakan dalam Vaksinasi Gotong Royong harus berbeda dengan Vaksinasi Program yang dijalankan oleh pemerintah.
Sampai saat ini, Indonesia menggunakan tiga jenis vaksin, yaitu Sinovac, Sinopharm, dan AstraZeneca.
Nurtjahjo menuturkan, selama ini Kimia Farma sudah melaksanakan kegiatan distribusi vaksin dan implementasi vaksinasi dengan profesionalisme tinggi.
"Salah satunya kami mengembangkan layanan digital vaksinasi secara end to end mulai dari hulu hingga hilir (layanan). Melalui sistem ini, dapat dilakukan tracing terhadap identitas peserta vaksinasi, nomor vial vaksin, dan sertifikat vaksin,” tuturnya.
Penggunaan sistem digital oleh KFD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan end to end dari hulu sampai hilir dalam Vaksinasi Gotong Royong.
Corporate Secretary Kimia Farma Ganti Winarno P. mengatakan bahwa vaksinasi Gotong Royong Kimia Farma memiliki berbagai kelebihan, seperti kode batang (barcode) untuk mempermudah proses tracing (pelacakan).
Selain itu, digitalisasi pelayanan antrean diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan memudahkan calon penerima vaksin.
“Jadi, untuk pendaftaran kami bantu dengan aplikasi Kimia Farma Mobile, mulai dari upload data dan terkoneksi ke dalam Sistem Informasi satu data. Kemudian peserta mendapatkan notifikasi dan dapat diketahui jam berapa harus antre, kemudian mereka disuntik. Bahkan, kita bisa langsung scan vial ID. Start Vaksinasi Gotong Royong, kita sudah bisa menggunakan sistem antrean ini yang terkoneksi ke dalam satu data,” ujar Ganti.
Menjelang pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong, PT Kimia Farma Diagnostika terus memperbaiki berbagai aspek di internal maupun pelayanan. Semua perbaikan tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi publik.
“Kimia Farma berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Kami terus melakukan introspeksi dan meningkatkan level pelayanan kami. Masyarakat Indonesia harus bisa merasakan perbaikan itu," katanya.
Sejak pertengahan Januari 2021, pemerintah telah menggelar penyuntikan Vaksinasi Program secara gratis kepada kelompok prioritas seperti tenaga kesehatan dan lanjut usia (lansia).
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah menugaskan PT Bio Farma (Persero) dalam pendistribusian vaksin Covid-19, peralatan pendukung, dan logistik. Pemerintah juga bisa melakukan penunjukan langsung badan usaha dalam pendistribusian vaksin tersebut.
