Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bereksperimen dengan menerbitkan sebagian porsi surat utang negara berdenominasi yen atau Samurai Bonds tanpa jaminan dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan selama ini penerbitan Samurai Bonds di Jepang selalu dijamin oleh JBIC. Pasalnya, investor di pasar keuangan Jepang sangat konservatif.
"Memang penjaminan ini penting, karena investor Jepang sangat-sangat konservatif," tuturnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2015).
Sejak 2009, pemerintah telah tiga kali menerbitkan Samurai Bonds. Pada penerbitan perdana, pemerintah mengantongi 35 miliar yen dari emisi Samurai Bonds, lalu meningkat menjadi 60 miliar yen pada 2010, dan 60 miliar yen pada 2012. Imbal hasil (yield) Samurai Bond dalam tiga penerbitan tersebut berada pada kisaran 1,13%-2,73%.
Pada emisi Samurai Bonds tahun ini, lanjut Bambang, pemerintah dipercaya untuk menerbitkan obligasi negara tanpa penjaminan JBIC. Namun, sebagian emisi yang nilainya direncanakan lebih dari 60 miliar Yen atau US$600 juta tetap akan mendapat penjaminan JBIC.
"Kita sekarang ini istilahnya eksperimen. Penjaminan dari JBIC tetap ada, tapi ada porsi yang pakai jaminan, ada porsi yang tidak pakai jaminan," kata Bambang.
Menurut Bambang, pembagian porsi tersebut berkaca pada pengalaman negara-negara lain yang menerbitkan obligasi di Jepang. Salah satunya, Meksiko yang telah berhasil menerbitkan Samurai Bonds 100% tanpa jaminan JBIC.
"Pengalaman negara lain mengeluarkan samurai bonds di Jepang prosesnya seperti itu. Istilahnya awalnya 100% penjaminan, mulai dikurangi sampai akhirnya suatu saat tanpa penjaminan," pungkas Bambang.
Berdasarkan pemaparan akhir tahun lalu, dari total samurai bonds yang diterbitkan pemerintah memproyeksikan 80% obligasi dengan jaminan JBIC sedangkan 20% tanpa jaminan.
Samurai Bonds adalah salah satu dari empat instrumen pembiayaan defisit fiskal yang direncanakan dalam rancangan APBN-P 2015. Selain itu ada global bonds, sukuk global, dan euro bonds.
Penerbitan obligasi negara tersebut digunakan untuk menutup defisit APBN-P 2015 sebesar Rp225,9 triliun atau 1,9% terhadap produk domestik bruto (PDB). []
