Bisnis.com, JAKARTA – Fitch Ratings mengganjar Surat Utang Negara (SUN) Global berdenominasi dolar Amerika Serikat dengan peringkat BBB- dan outlook stabil.
Analis Utama Fitch Ratings Hong Kong Thomas Rookmaaker mengatakan peringkat itu mencerminkan kondisi di Indonesia.
Pertama, profil utang Indonesia diuntungkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan kurang bergejolak di bandingkan dengan sesama negara berkembang.
Kedua, defisit anggaran melebar, tetapi masih terkendali yang ditopang oleh kepatuhan terhadap aturan fiskal yang hati-hati dan lebih rendah dibandingkan dengan sesama negara berkembang.
Ketiga, penurunan kinerja transaksi berjalan dalam beberapa tahun terakhir membuat Indonesia rentan terhadap sentimen investor global dan arus keluar modal yang mendadak.
“Sejauh ini pemerintah telah memitigasi dampak negatif pada keseimbangan eksternal akibat ekspektasi investor asing terhadap kebijakan pelonggaran kuantitatif bank sentral AS,” katanya dalam siaran pers, Selasa (7/1/2013).
Bank Indonesia pun secara khusus membantu kecukupan cadangan devisa dengan membiarkan nilai tukar rupiah melemah dan menaikkan suku bunga.
Keempat, lingkungan bisnis secara lemah, termasuk infrastruktur yang buruk, tata kelola pemerintahan yang lemah, korupsi yang merajalela dan keterbatasan potensi pembangunan.
Outlook stabil mencerminkan penilaian bahwa risiko penurunan dan kenaikan peringkat berada pada kondisi seimbang.
Beberapa faktor utama yang dapat membawa ke arah rating negatif, a.l. pertama manajemen kebijakan yang tidak memadai terhadap tekanan pasar dan posisi kebijakan yang akan menghambat penyesuaian bertahap keseimbangan eksternal. Kedua, kejutan eksternal terhadap kepercayaan investor asing dan domestik.
Beberapa faktor utama yang dapat memicu rating positif, a.l. implementasi kebijakan yang membuat ekonomi lebih berdaya tahan terhadap tekanan eksternal, termasuk jika muncul tekanan pasar baru.
Selain itu, rekam jejak implementasi reformasi kebijakan untuk memperbaiki iklim bisnis dan meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto, misalnya mempermudah dunia usaha memulai bisnis, menghilangkan hambatan infrastruktur dan memastikan aturan upah minimum sejalan dengan produktivitas.
