Pasalnya, jika himpunan bank milik negara (Himbara) secara merata menyalurkan pinjaman senilai Rp3 hingga Rp5 miliar per desa dalam satu waktu, tetapi dengan rasio NPL koperasi tetap di 8,5%, hal itu dapat menyebabkan kenaikan biaya kredit (cost of credit/CoC) sebesar 49-82 bps dan penurunan laba sebesar 11%-56%.
“Selain itu, jika bank BUMN harus mendanai kredit ini sendiri, mereka juga dapat menghadapi risiko likuiditas, yang mengharuskan perusahaan mengamankan sekitar 5-9% dari total simpanan saat ini,” ungkap Victor.
Dia juga melihat BBRI kemungkinan akan menanggung porsi penyaluran lebih besar dibandingkan bank-bank BUMN lainnya, mengingat perseroan memiliki eksposur terbesar terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan 80% desa memiliki paparan KUR.
Head of Research Samuel Sekuritas Indonesia Prasetya Gunadi juga menyatakan bahwa investor cukup khawatir dengan inisiatif Koperasi Desa Merah Putih karena pinjaman yang disalurkan bank BUMN berpotensi mencapai Rp400 triliun.
“Investor khawatir bahwa pinjaman ini, yang berpotensi mencapai Rp400 triliun, dapat berdampak negatif pada kualitas aset bank BUMN,” ucapnya.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
