Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah analis menyuarakan nada pesimistis atas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Adapun, risiko kredit macet dan likuiditas bank BUMN menjadi salah satu perhatian.
Analis BRI Danareksa Sekuritas Victor Stefano menuturkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bertujuan menciptakan pusat ekonomi di 70.000-80.000 desa dengan memanfaatkan dana desa yang ada. Rencana ini mencakup pembangunan gudang dan 6 gerai ritel di setiap desa untuk menyimpan serta menjual produk pertanian.
Sementara itu, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp3 hingga Rp5 miliar per desa, dengan pendanaan berasal dari alokasi dana desa sebesar Rp1 miliar per tahun, yang akan terakumulasi hingga Rp5 miliar dalam lima tahun.
Sebelumnya dikabarkan bahwa beberapa bank BUMN diharapkan memberikan pinjaman awal sebagai modal yang nantinya bakal dikembalikan dalam jangka waktu 3-5 tahun.
Namun, persoalannya, berdasarkan data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), pinjaman kepada koperasi memiliki rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar 8,5%, lebih tinggi dari rerata sektor perbankan secara keseluruhan.
“Hal tersebut menunjukkan bahwa segmen koperasi memiliki risiko kredit yang lebih tinggi,” ujar Victor dalam riset yang dirilis pada Senin (10/3/2025).
Baca Juga
Dia menilai skenario terburuk dari inisiatif pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah peningkatan risiko kredit dan likuiditas bagi himpunan bank pelat merah.
