Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pembiayaan bank BUMN untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih diperkirakan menghadirkan peluang sekaligus tantangan.
Pada pekan lalu, Jumat (7/3/2025), Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, guna membahas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Langkah itu diperkirakan memberikan tekanan tambahan bagi bank-bank BUMN, sebab koperasi yang akan berdiri di 70.000–80.000 desa ini diperkirakan membutuhkan dana awal sebesar Rp3 miliar–Rp5 miliar per desa.
Kebutuhan tersebut rencananya akan ditanggung terlebih dahulu melalui pembiayaan bank BUMN. Artinya, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berpotensi mengucurkan pinjaman hingga Rp400 triliun untuk mewujudkan Koperasi Desa Merah Putih.
Adapun pelunasan pinjaman ini direncanakan berlangsung dalam waktu 3–5 tahun, yang bersumber dari alokasi dana desa sebesar Rp1 miliar per tahun. Dengan demikian, dalam lima tahun, koperasi desa diharapkan dapat mengembalikan pinjaman hingga Rp5 miliar.
Equity Research Analyst Panin Sekuritas, Felix Darmawan, menyampaikan bahwa jika koperasi desa tidak dapat dikelola dengan baik atau tidak mampu melunasi pinjaman sesuai waktu yang ditentukan, risiko kredit macet (non-performing loan/NPL) dapat meningkat.
Baca Juga
"Hal itu tentu dapat menurunkan kualitas aset bank BUMN yang terlibat dalam program tersebut. Namun, positifnya, program ini juga membuka peluang besar bagi bank BUMN untuk memperluas penyaluran kredit ke segmen yang selama ini kurang terjangkau," ujar Felix saat dihubungi Bisnis.com, Senin (10/3/2025).
Menurutnya, jika dikelola secara baik dan tepat sasaran, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi bank BUMN sekaligus mendorong inklusi keuangan di pedesaan.
Selain itu, dengan keterlibatan bank BUMN, portofolio kredit perusahaan dapat berkembang dan persepsi masyarakat terhadap akses pembiayaan pun membaik.
Namun, dalam skenario terburuk, bank BUMN juga berisiko mengalami kenaikan risiko kredit. Jika hal ini terjadi, bank pelat merah harus meningkatkan pencadangan guna mengantisipasi potensi kredit bermasalah. Peningkatan pencadangan ini secara simultan akan mengerek biaya kredit (cost of credit/CoC).
"Peningkatan CoC pada akhirnya akan mengurangi laba bersih bank, karena sebagian pendapatan yang seharusnya menjadi keuntungan perlu dialokasikan untuk menutup potensi kerugian kredit," kata Felix.
Kendati demikian, dia menambahkan risiko kredit macet tetap bisa ditekan asalkan bank BUMN menerapkan mekanisme pencairan dan pengawasan dana secara efektif. Di samping itu, skema pelunasan lewat alokasi dana desa juga memberikan jaminan pembayaran yang lebih stabil dibandingkan hanya mengandalkan kemampuan bayar koperasi secara mandiri.
"Dengan pengelolaan yang tepat, dampak terhadap laba bersih dapat diminimalisir dan justru bisa memberikan kontribusi positif dalam jangka panjang," ucapnya.
Secara keseluruhan, Felix menyatakan meskipun ada kekhawatiran, dampak pembiayaan ini bisa diminimalisir dengan manajemen risiko yang ketat dan pengawasan yang efektif terhadap implementasi program.
Sejalan dengan itu, Head of Proprietary Investment Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Handiman Soetoyo, juga mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit bank BUMN ke sektor koperasi.
"Mudah-mudahan penyaluran kredit bank tetap mengedepankan asas kehati-hatian berdasarkan penilaian risiko yang memadai tanpa intervensi eksternal. Sebagai pengingat, pernah terjadi kredit bermasalah ke BUMN Karya yang digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur pemerintah," ungkap Handiman.
