Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir berupaya mengerek raihan investasi dari perusahaan pelat merah. Sepanjang tahun ini, dia menargetkan investasi dari luar pasar modal dapat mencapai Rp127 triliun di semua aset BUMN.
Erick menyatakan pihaknya mendorong BUMN agar mampu mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat. Perusahaan pelat merah juga diharapkan berkontribusi dalam memenuhi target investasi Indonesia senilai Rp1.400 triliun pada 2023.
“Kami coba mendorong Kementerian BUMN untuk mendapatkan investasi di luar pasar modal senilai Rp127 triliun di semua aset-aset BUMN yang bekerja sama dengan private sector, ataupun kita mendorong UMKM,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/10/2023).
Dia mengatakan bahwa berbagai proyek telah melibatkan BUMN, antara lain, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2 Oktober lalu.
Menurutnya, Kereta-Cepat Jakarta Bandung membawa Indonesia ke level selanjutnya dalam kepemimpinan teknologi. Hal ini ditandai dengan masuknya nama Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang memiliki kereta dengan kecepatan hingga 350 km/jam.
Selain itu, Kementerian BUMN juga telah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mengembangkan Kereta Api Ringan (light rail transit/ LRT) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.
Baca Juga
Kereta ini dibangun dan dioperasikan penuh oleh BUMN dengan mengkolaborasikan kerja sama antara KAI (sebagai operator penyelenggara), Adhi Karya (pelaksana proyek pengerjaan prasarana), Len (sistem persinyalan dan operasional) dan INKA (produsen train set).
Dalam perkembangan lain, Erick juga berjanji untuk merampungkan 88 proyek strategis yang dimiliki Kementerian BUMN pada 2024. Pengawasan dari penyelesaian proyek ini bakal didorong melalui tim khusus bernama strategic delivery unit.
Erick menyebutkan bahwa saat ini 90% dari seluruh proyek strategis yang menjadi tanggung jawab BUMN telah selesai. Sisanya, 10% diproyeksikan baru akan rampung pada 2024, atau sebelum pemerintahan yang baru terbentuk.
“Itu menjadi bentuk dukungan BUMN terhadap Pemerintah dalam program strategis yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah,” pungkasnya.
