Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia belum mengambil tindakan delisting terhadap puluhan emiten yang telah disuspensi lebih dari 24 bulan. Alasannya, Bursa masih menunggu kewajiban emiten melakukan buyback saham sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan pihaknya masih menunggu aksi korporasi buyback sebagai tanggung jawab emiten dalam memberikan atribusi balik terhadap investasi yang dilakukan investor.
“Prinsip kita di pasar modal adalah perlindungan kepada investor, salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana perusahaan yang keluar dari pasar modal itu memberi atribusi balik,” katanya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (18/4/2023).
Nyoman mengatakan Bursa memberikan kesempatan bagi para emiten hingga mereka mampu melaksanakan buyback sesuai dengan aturan POJK Nomor 3/POJK.04/2021. Salah satu bentuk perlindungan bagi investor ritel yang tercakup dalam POJK tersebut adalah emiten wajib membeli kembali (buyback) saham dari para investor apabila akan delisting sehingga terdapat jalur/sarana bagi investor untuk menjual kembali saham yang dimiliki.
“Jika belum memenuhi, kita akan tunggu sampai mampu, kita tunggu untuk menyelesaikan hal itu. Statusnya masih pending,” kata Nyoman.
Terdapat dua jenis delisting, pertama delisting sukarela (voluntary delisting) adalah delisting saham secara sukarela yang diajukan oleh emiten sendiri karena alasan tertentu. Biasanya delisting ini terjadi karena beberapa penyebab di antaranya emiten menghentikan operasi, bangkrut, terjadi merger, tidak memenuhi persyaratan otoritas bursa, atau ingin menjadi perusahaan tertutup.
Baca Juga
Kemudian delisting paksa (force delisting) terjadi ketika perusahaan publik melanggar aturan dan gagal memenuhi standar keuangan minimum yang ditetapkan oleh otoritas Bursa. Delisting ini biasanya terjadi karena emiten tidak menyampaikan laporan keuangan, keberlangsungan bisnis perusahaan dipertanyakan, dan tidak ada penjelasan selama 24 bulan.
Namun beberapa emiten yang terancam delisting sudah melebihi batas 24 bulan dan tidak memberikan penjelasan terhadap investor maupun Bursa.
Sebut saja PT Sugih Energy Tbk. (SUGI), sudah memenuhi kriteria untuk dihapuskan pencatatan sahamnya di bursa atau delisting. Bursa Efek Indonesia telah menghentikan perdagangan saham SUGI sejak 1 Juli 2019.
SUGI bahkan tidak memiliki direktur maupun komisaris karena jajaran BOC dan BOD tersebut mengundurkan diri bersama-sama, kecuali komisaris Adrian Rusmana. Kepengurusan SUGI diserahkan sepenuhnya kepada pemegang saham pengendali. Alasan pengunduran diri tersebut, direksi telah berupaya dengan segala cara agar bisa melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST).
Akan tetapi, perusahaan tidak lagi memiliki uang sedikit pun untuk melaksanakan acara tersebut. Direksi dan komisaris tidak dapat bekerja karena tidak memiliki kantor yang telah disegel oleh pengelola gedung karena sewa yang tidak dibayarkan.
Kemudian emiten Benny Tjokro yang disita Kejagung dan terancam delisting pula, PT Hanson International Tbk. (MYRX). Benny Tjokro yang merupakan pengendali bahkan telah masuk bui. Nyoman mengatakan jika kondisinya sepeti ini, penyelesaian buyback dapat dilakukan melalui pihak yang ditunjuk oleh MYRX.
“Penyelesaian dilakukan oleh pihak yang ditunjuk mereka,” imbuh Nyoman.
