Bisnis.com, MEDAN - Rencana Presiden Joko Widodo mengerem laju ekspor crude palm oil (CPO) menuai berbagai reaksi dari perusahaan kelapa sawit.
PT Mahkota Group Tbk (MGRO), selaku satu di antara produsen CPO dan turunannya, menyampaikan pandangannya terkait dengan wacana ini.
Corporate Secretary MGRO Elvi mengatakan harga CPO dunia kini sedang naik. Kenaikan ini sesungguhnya bakal mendatangkan keuntungan lebih kepada negara pengekspor.
Akan tetapi, lanjut Elvi, MGRO mendukung rencana pemerintah apabila ingin menjadikan Indonesia sebagai negara produsen barang jadi. Demi mewujudkannya, dibutuhkan peran pemerintah meningkatkan teknologi pendukung di dalam negeri.
"Namun demi menjadi negara produsen barang jadi, kemajuan industri dalam negeri yang menggunakan bahan baku minyak sawit dalam jangka panjang memang dibutuhkan dukungan dari pemerintah," kata Elvi kepada Bisnis, Minggu (17/10/2021).
Elvi mengingatkan bahwa harga CPO dan produk-produk turunnya kini menjadi primadona dan mengalami kenaikan harga. Di sisi lain, terdapat berbagai gugatan dari negara pengimpor CPO tentang sawit di Indonesia.
Baca Juga
Walaupun begitu, Elvi kembali menegaskan bahwa MGRO bakal mendukung rencana pemerintah tersebut.
"MGRO mendukung penuh kebijakan dari pemerintah terkait hal ini," kata Elvi.
MGRO merupakan perseroan yang berkecimpung dalam industri kelapa sawit di Indonesia. Anak perusahaan ini memiliki sejumlah pabrik pengolahan kelapa sawit di Pulau Sumatra.
Yakni dua pabrik minyak kelapa sawit di Sumatera Utara, empat pabrik di Riau serta Bulking Station di Dumai. Selain CPO, MGRO juga memproduksi produk turunan seperti RBD Palm Oil, Palm Fatty Acid Distillate, palm kernel oil dan Palm Kernel Expeller sejak 2019 lalu.
Untuk RBD Palm Oil, Palm Fatty Acid Distillate dan sebagian kecil CPO, MGRO mengekspornya ke berbagai negara. Seperti Malaysia, Korea Selatan, India dan Mesir. Kini, perseroan tersebut telah memperkerjakan setidaknya seribu orang karyawan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melontar wacana bakal mengerem ekspor produk CPO. Hal ini disampaikannya saat berpidato di Lemhannas, Rabu (14/10/2021).
Saat itu, Presiden mengatakan tengah bersiap membentuk tim hukum untuk melawan potensi gugatan dari negara-negara pengimpor CPO.
