Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berpotensi menekan minat investor asing pada lelang Surat Utang Negara (SUN) Selasa (6/7/2021) besok.
Senior Economist Samuel Sekuritas Fikri C. Permana mengatakan, minat investor pada lelang sukuk negara Selasa besok kemungkinan akan menurun. Hal tersebut seiring dengan tekanan yang muncul baik dari pasar domestik maupun global
“Kurang lebih hasilnya akan sama seperti lelang 2 pekan sebelumnya, di kisaran Rp70 triliunan,” katanya saat dihubungi Bisnis pada Senin (5/7/2021).
Fikri memaparkan, salah satu sentimen utama penekan pasar surat utang dalam negeri adalah pemberlakuan PPKM Darurat sejak 3 Juli lalu. Menurutnya, pelaku pasar saat ini memandang kebijakan tersebut sebagai hal negatif.
Ia menjelaskan, langkah ini dinilai akan menghambat proses investasi dalam jangka pendek serta meningkatkan tekanan pada pasar obligasi emerging market. Hal tersebut akan mendorong kenaikan risiko terjadinya capital outflow dari pasar-pasar negara berkembang seperti Indonesia.
Sementara itu, sentimen dari luar negeri diprediksi berasal dari rilis data ketenagakerjaan AS pekan lalu. Fikri mengatakan, angka pengangguran AS yang naik juga dibarengi oleh kenaikan angka jobless claim dan nonfarm payrolls.
Baca Juga
Hal ini dinilai akan sedikit mengimbangi sentimen negatif yang berasal dari pasar domestik. Sehingga, potensi masuknya investor asing masih terbuka meski jumlahnya tidak besar.
Di sisi lain, Fikri mengatakan lelang SUN besok kemungkinan akan didominasi oleh investor dalam negeri, terutama dari sektor perbankan. Hal ini disebabkan oleh belum bertumbuhnya ekonomi sektor riil Indonesia yang berimbas pada tersendatnya penyaluran kredit.
“Karena kreditnya belum tumbuh optimal, kemungkinan sektor perbankan domestik akan menjadi pendorong kenaikan permintaan pada lelang SUN besok,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Fikri menambahkan, keputusan pemerintah meningkatkan target indikatif dan target maksimal pada lelang besok didasarkan pada faktor kebutuhan. Ia menjelaskan, dengan kembali berlakunya pembatasan pergerakan di Indonesia, pemerintah akan membutuhkan lebih banyak dana dalam usaha memulihkan perekonomian.
“Pemberlakuan PPKM juga akan membutuhkan dana, sehingga wajar kalau targetnya dinaikkan,” tambah Fikri.
Selain itu, kenaikan ini juga dinilai harus dilakukan mengingat belum optimalnya sumber penerimaan negara lainnya seperti pajak.
Meski demikian, Fikri menuturkan kenaikan target serapan ditengah kondisi yang kurang optimal akan berdampak pada naiknya tingkat imbal hasil (yield) yang diminta oleh para investor. Untuk itu, Fikri mengingatkan kepada pemerintah untuk melakukan diversifikasi portofolio utangya agar tidak semakin membebani keuangan negara.
“Diferensiasi waktu jatuh tempo utang (maturity) benar-benar harus diperhatikan,” pungkasnya.
