Bisnis.com, JAKARTA — PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. akan melakukan peningkatan modal dasar perseroan serta penawaran terbatas II dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMTED) alias rights issue sebanyak 1,81 miliar lembar saham, yang disertai penerbitan Waran Seri 1.
Corporate Secretary PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) Indah Dahlia Lavie menyatakan bahwa keputusan ini telah disetujui dalam RUPS Luar Biasa yang digelar di Gedung Citra Marga, Sunter, Jakarta Utara.
"Keputusan disepakati terkait usaha perseroan yang optimis melakukan pengembangan usaha untuk meningkatkan interkonektivitas di wilayah metropolitan," ujarnya melaluisiaran pers, Selasa (14/7/2020).
Rencana pengembangan usaha perseroan ini telah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dengan dibukanya jalan tol Desari Seksi 2 (Brigif—Sawangan) pada 3 Juli 2020, serta ditandatanganinya perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) terkait dengan pengembangan jalan tol Cawang—Tanjung Priok—Ancol—Jembatan Tiga/Pluit Seksi Ancol Timur—Pluit atau Harbour Road II pada 23 Juni 2020.
Selain itu, RUPSLB kali ini juga menyetujui perubahan dewan komisaris dan direksi perseroan. Serta menerima pengunduran diri Robert Priyantono Bonosusatya selaku Komisaris Utama, Tri Agus Riyanto selaku Komisaris Independen, dan Djoko Sapto M. Mulyo selaku Direktur Independen perseroan.
RUPSLB telah menyetujui dan mengangkat Fitria Yusuf sebagai Direktur Utama, Bambang Hartadi, dan Hasyim sebagai Direktur Independen. Selain itu, perseroan mengangkat Feisal Hamka sebagai Komisaris Utama, Farid Hamka sebagai Komisaris dan Tinne Ratulangi sebagai Komisaris Independen.
Baca Juga
CMNP juga menggelar RUPST Tahun Buku 2019. Dalam RUPST, perseroan berhasil meningkatkan kinerja keuangan tahun buku 2019, dengan peningkatan EBITDA perseroan senilai Rp145,23 miliar atau 13,29 persen dibandingkan dengan periode 2018. Perseroan juga berhasil membukukan laba bersih senilai Rp689,85 miliar. RUPST juga menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2019 sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya dan menunjuk akuntan publik perseroan.
