Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku pasar menunggu penerbitan obligasi daerah. Pasalnya selama ini rencana penerbitan pendanaan melalui pasar modal ini selalu gagal terealisasi.
Ramdhan Ario Maruto, Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia menjelaskan, ada sejumlah faktor yang membuat obligasi daerah selalu gagal diterbitkan.
Pertama mengenai otoritas lembaga eksekutif atau kepala daerah. Untuk dapat menerbitkan obligasi, kepala daerah harus meminta perserujuan dari legislatif atau DPRD, sehingga penuh dengan kepentingan politik.
"Kalau kepala daerah punya otoritas penuh akan berbeda halnya. Obligasi daerah akan gampang diterbitkan," katanya kepada Bisnis.com, akhir pekan lalu.
Kedua adalah persyaratan yang cukup rumit sehingga proses yang harus dilalui oleh pemerintah daerah sering berhenti di tengah jalan. Alhasil, penerbitan oligasi melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Kata Ramdhan, dana obligasi daerah yang diterbitkan oleh BPD akan digunakan untuk kepentingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga proses yang berjalan tidak serumit penerbitan obligasi oleh pemerintah daerah.
Baca Juga
"Kalau yang menerbitkan pemerintah daerah ada tarik-menarik, karena memang prosesnya berbelit. Padahal pasat menunggu obligasi ini, tapi tidak pernah terbit."
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat potensi dari penerbitan obligasi daerah mencapai Rp20 triliun. Potensi itu muncul dari rencana penerbitan yang dilakukan oleh tiga pemerintah provinsi dan satu pemerintah kabupaten.
Provinsi yang berminat adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Adapun satu-satunya pemerintah tingkat II yang sejauh ini menyatakan minatnya untuk menerbitkan obligasi daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
"Mungkin [total potensinya] sekitar Rp20 triliun barangkali. Jawa Tengah kemungkinan besar tahun ini, dan yang lain akan menyusul," kata Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIB OJK Djustini Septiana kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
