Bisnis.com, MALANG—Penerbitan obligasi daerah diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan daerah karena ruang fiskal daerah, yakni APBD, sangat terbatas untuk merealisasikan program-program pembangunan, terutama pembangunan infarastruktur.
Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Dias Satria mengatakan ruang gerak APBD untuk membiayai program-program pembangunan seperti rumah sakit, sektor pariwisata, dan lainnya, sangat terbatas.
“Karena itulah, lewat penerbitan obligasi daerah, maka daerah akan lebih mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan infrastruktur secara lebih cepat,” ujarnya di Malang, Senin (5/2/2018).
Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan Layanan Informasi Penerbitan Obligasi Daerah yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan penjelasan dan panduan terkait rencana penerbitan obligasi daerah.
Di sisi lain, kata dia, daerah sebenarnya mempunyai ruang untuk membayar kupon jika menerbitkan obligasi karena Sisa Lebih Perhitungan Anggran (Silpa) biasanya tinggi.
Angka bisa mencapai 10%-20% dari total anggaran daerah. Dana Silpa itu bisa bisa digunakan untuk membayar kupon obligasi.
Baca Juga
Keuntungan lainnya, proses politik di DPRD tidak serumit jika membahas APBD karena peruntukkan pembiayaannya sudah jelas. Apalagi jika proyek yang didanai lewat penerbitan obligasi itu memang sangat dibutuhkan masyarakat, maka DPRD tidak berani karena bisa dianggap tidak prorakyat.
Sedangkan untuk pembayaran obligasi yang jatuh tempo, bisa diperoleh dari menyisihkan keuntungan dari proyek yang dikerjakan.
Karena itulah, kata Dias, proyek yang sumber pendanaannya akan diperoleh lewat obligasi daerah harus benar-benar feasible sehingga tidak membebani keuangan daerah jika telah jatuh tempo.
Pertimbangan lain, jika proyek tidak feasible namun tetap dipaksakan didanai dengan menerbitkan obligasi, maka justru akan menyandera kepala daerah berikutnya karena ruang fiskal menjadi semakin terbatas. “Itu tidak sehat,” ujarnya.
Biasanya, kata dia, daerah memilih kebijakan yang aman, sangat konservatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan, yakni mengandalkan APBD, sehingga sulit untuk didorong menerbitkan obligasi daerah.
Namun jika daerah menginginkan adanya akselerasi dalam pembangunan, maka kuncinya a.l dengan menerbitkan obligasi daerah dan dari sisi fiskal sebenarnya mampu untuk membayar kupon maupun membayar obligasi yang jatuh tempo.
Kepala OJK Malang Widodo mengatakan pihaknya siap memfasilitasi dengan memberikan layanan informasi bagi daerah yang akan menerbitkan obligasi. “Tapi apa ada pemda yang berminat,” ucapnya.
Proyek yang bisa dibiayai lewat penerbitan obligasi daerah, kata dia, seperti rumah sakit, jalan tol, pelabuhan, bandara, pasar, dan lainnya.
Dia mengakui, prosedur penerbitan obligasi daerah agak panjang, seperti harus ada persetujuan DPRD lewat sidang paripurna, Mendagri, Menkeu, dan baru OJK.
Yang paling penting, kata dia, komitmen dari daerah karena obligasi merupakan pendanaan jangka panjang sehingga ketika terjadi penggantian kekuasaan maupun yang biasanya otomatis dengan penggantian partai penguasa ada jaminan bahwa daerah tetap bersedia menanggung obligasi daerah dengan kesediaan membayar kupon membayarkannya saat jatuh tempo.
