Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga kajian ekonomi, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkap bahwa dana tabungan perumahan rakyat (Tapera) ditempatkan di Surat Berharga Negara (SBN) dalam porsi besar untuk membiayai APBN.
Artinya, bukan tidak mungkin dana tersebut juga digunakan untuk mendanai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga program makan siang gratis.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira dan Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda dalam risetnya mengatakan, pemerintah tengah mendorong pembelian SBN melalui tangan kanan pemerintahan di pasar keuangan.
Berbagai lembaga pengelolaan investasi pelat merah diminta untuk lebih banyak menanamkan porsi investasi di SBN, termasuk Tapera. Sehingga, ada potensi legit dari pengumpulan dana yang berpotensi mencapai Rp135 triliun dari masyarakat.
Adapun, dana untuk SBN bisa mencapai Rp61 triliun. Dengan target Rp160 triliun penerbitan SBN pada tahun 2024, maka 37% penerbitan SBN bisa terpenuhi hanya dari BP Tapera.
"Penggunaannya pun tidak akan terbatas pada perumahan, melainkan dapat digunakan untuk program pemerintah mulai dari pembangunan IKN hingga makan siang gratis ke depan," ujar Tim Riset CELIOS dikutip Selasa (4/6/2024).
Baca Juga
Penempatan dana Tapera lebih banyak pada surat utang korporasi sebesar 47%. Kemudian, Tapera juga melakukan penempatan dana sebesar 45% di instrumen investasi SBN. Sementara itu, sisanya ditempatkan pada deposito perbankan dan giro.
"Dengan proporsi tersebut, maka pemerintah selaku pengelola APBN memang mempunyai kepentingan dalam pengelolaan dana Tapera untuk pembelian SBN di mana proporsinya mencapai 45%. Jadi klaim bahwa Tapera tidak ada sangkut pautnya dengan APBN adalah tidak benar," pungkasnya.
Sebagai pengingat, DJPPR Kemenkeu meraih penggalangan dana tebal dari hasil penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN Ritel sepanjang 2023 sebesar Rp147,42 triliun. Sementara itu, penerbitan SBN ritel ditarget tembus hingga Rp160 triliun pada 2024.
Dalam perjalanannya, BP Tapera telah bekerja sama dengan 7 MI. Di antaranya PT Bahana TCW Investment Management, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT BNI Asset Management, PT BRI Manajemen Investasi, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT Schroder Investment Management Indonesia. Ketujuh MI ini menguasai sekitar 70% pasar reksa dana domestik.
Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 25/2020, BP Tapera menunjuk Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak BP Tapera beroperasi dan Manajer lnvestasi dapat ditunjuk lebih dari 1 MI.
Berdasarkan ketentuan tersebut, simpanan peserta Tapera berasal dari pekerja yang menerima gaji, seperti pegawai negeri, BUMN, swasta, serta pekerja mandiri.
Iuran Tapera akan mulai ditarik dari pekerja pada 2027 mendatang, dengan besaran potongan 3% dari gaji per bulan. Perinciannya, sebesar 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja dan porsi pekerja mencapai 2,5%.
