Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian BUMN menjanjikan persoalan pada BUMN bakal rampung sebelum Oktober 2024 atau menjelang masa pemerintahan baru Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wiroatmodjo, menekankan bahwa transformasi struktural dan restrukturisasi terhadap 12 klaster BUMN terus digelar, demi menjamin terjaganya kesehatan dan upaya keberlanjutan di setiap BUMN.
"Kita harapkan 12 klaster ini menjadi engine, bagaimana konsolidasi ke depan bisa memastikan BUMN sehat dan tidak terjadi lagi seperti Jiwasraya, Garuda, dan sebagainya," kata Tiko dalam diskusi Bisnis Indonesia BUMN Forum 2024: Penguatan Kontribusi BUMN Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Raffless Hotel, bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).
Namun, pria yang akrab disapa Tiko ini mengakui masih ada segelintir klaster BUMN yang masih dalam fase pembenahan, seperti beberapa BUMN di klaster Karya dan klaster Farmasi. Dua klaster ini akan menjadi bagian akhir dari upaya restrukturisasi masif yang telah berlangsung selama 2-3 tahun belakangan.
"BUMN Karya, seperti Waskita, Wika sedang dalam proses penyelesaian. BUMN Farmasi juga ada tantangan, seperti Kimia Farma dan Indofarma, juga akan kita selesaikan. Harapannya, di periode [Menteri BUMN] Erick Thohir pada akhir Oktober ini semua restructuring BUMN selesai, dan kita tidak meninggalkan permasalahan lagi pada masa yang akan datang," ujarnya.
Tiko menambahkan bahwa upaya pembenahan dalam 2 tahun belakangan bukan hanya ditujukan bagi BUMN bermasalah, melainkan juga berupa penguatan risk management & governance bagi para BUMN yang berstatus sehat.
Baca Juga
Kementerian BUMN berupaya memastikan setiap BUMN memiliki framework risk management & governance yang sesuai standar global.
"BUMN listed company seperti Mandiri dan BNI sudah cukup baik, sehingga tahun ini beberapa BUMN pun mulai mengadopsi prinsip risk management yang mirip-mirip bank. Misalnya, seperti di Pertamina dan PLN mulai memiliki direktur manajemen risiko," jelas Tiko.
Bagi Tiko, upaya memperkuat risk management & governance sesuai dengan standar global bertujuan memastikan BUMN seperti Pertamina dan PLN bisa melakukan upaya transisi dan transformasi dengan lancar, tanpa menimbulkan risiko buat korporasi maupun negara.
Harapannya, ke depan tidak ada lagi risiko bisnis BUMN yang menimbulkan masalah, sampai-sampai berefek membebani keuangan negara.
