Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran Dana Desa sepanjang tahun ini hingga 13 Oktober 2023 telah mencapai Rp54,71 triliun. Jumlah dana desa yang dicairkan ini setara dengan 78,2% dari target Rp70 triliun.
Dari jumlah pencairan ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu melaporkan, penyaluran Dana Desa untuk jenis BLT Desa, telah tersalurkan senilai Rp7,82 triliun atau 74,7% dari pagu.
BLT tersebut diberikan kepada 2,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdapat di 74.916 desa.
Sementara penyaluran non-BLT Desa per 13 Oktober 2023 mencapai Rp46,89 triliun atau 81,5% dari target.
DJPb menekankan bahwa APBN hadir untuk masyarakat melalui instrumen Transfer ke Daerah (TKD) yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi dan menjadi wujud pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
“Salah satunya melalui Dana Desa yang utamanya digunakan untuk program pemulihan ekonomi, dana operasional pemerintah desa, program ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung desa, serta dukungan program sektor prioritas di desa,” tulis DJPb, dikutip Minggu (22/10/2023).
Baca Juga
Sementara melihat realisasi per provinsi, Bali tercatat menjadi wilayah yang telah menyalurkan Dana Desa tertinggi, yakni sejumlah Rp588,7 miliar atau 96,6% dari target.
Kemudian diikuti oleh D.I Yogyakarta yang telah terealisasi senilai Rp491,9 miliar (93,9%) dan Kepulauan Riau Rp200,7 miliar (92,2%). Di sisi lain, penyaluran terendah berada di Papua Barat Daya, yang baru tersalur 70,7%.
Sementara itu, dari sisi angka, jumlah realisasi terbesar oleh Jawa Timur, yakni senilai Rp6,73 triliun. Meski demikian, nilai tersebut baru mencakup 84,4% dari target.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat adanya penurunan penyaluran Dana Desa sebesar 2,5% untuk periode Agustus 2023. Hal tersebut seiring dengan penurunan jumlah KPM BLT Desa.
Selain dana yang telah ditetapkan, Sri Mulyani juga memberikan tambahan Dana Desa senilai Rp2 triliun kepada 37 provinsi di Indonesia.
Harapannya, Pemerintah Desa yang mendapat tambahan dana tersebut untuk mendanai kegiatan sesuai prioritas Desa dan/atau penanganan bencana alam dan non-alam terutama penanganan bencana El Nino dan dampaknya, antara lain kekeringan dan sulitnya air bersih, penurunan produktivitas pertanian, dan wabah penyakit.
Pada tahun ini, dana desa lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, serta mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Pengalokasian tersebut juga ditujukan mengatasi sejumlah permasalahan, mulai dari stunting, pengembangan ekonomi desa, pelaksanaan padat karya tunai, hingga penanganan bencana.
