Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank HSBC Indonesia (HSBC Indonesia) menyambut positif langkah pemerintah dalam menerapkan bursa karbon di Indonesia. Meski begitu, HSBC mengaku tidak akan berpartisipasi menjadi penyelenggra Bursa Karbon yang dijadwalkan akan meluncur pada akhir September 2023.
Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia Francois de Maricourt menilai bahwa penyelenggaraan bursa karbon telah menjadi bukti konkret komitmen pemerintah dalam menurunkan emisi karbon.
Sebab dalam pelaksanaannya, bursa karbon akan membatasi jumlah emisi yang dapat dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Jika perusahaan mengeluarkan lebih banyak emisi daripada izin yang dimiliki, maka mereka perusahaan itu harus membeli izin dari pihak lain.
Lebih lanjut, Presiden Direktur HSBC Indonesia itu juga memperkirakan bahwa penyelenggaraan bursa karbon akan berkontribusi besar terhadap kondisi keuangan domestik.
"Saya harap bursa karbon benar-benar bisa berkembang lebih pesat di Indonesia, semoga kita dapat melihat lebih banyak pajak karbon di Indonesia yang akan membantu mengurangi emisi karbon," ujarnya kepada wartawan di Hyatt Park Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (8/9/2023).
Kendati demikian, Francois menyebut bahwa pihaknya belum akan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bursa karbon dalam waktu dekat.
Baca Juga
HSBC Indonesia, ujarnya, akan terlebih dahulu berpartisipasi untuk mendatangkan banyak investor yang berminat untuk ikut serta dalam perdagangan karbon di Indonesia.
"Masih terlalu dini untuk saat ini terlibat di bursa karbon. Kami tertarik dengan prinsip bursa ini tetapi harus terlebih dahulu melihat keadaan pasar agar dapat menjadi peserta aktif ke depannya," sambung Francois.
Sebagaimana diketahui, OJK resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon dan Bursa Karbon pada Kamis (3/8/2023).
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan bahwa POJK Perdagangan Karbon dan Bursa Karbon akan mengatur tentang ketentuan umum bursa karbon, jenis unit karbon yang diperdagangkan, ketentuan unit karbon yang merupakan efek, hingga tata cara perizinan perdagangan bursa karbon.
OJK resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon dan Bursa Karbon pada Kamis (3/8/2023).
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan bahwa POJK Perdagangan Karbon dan Bursa Karbon akan mengatur tentang ketentuan umum bursa karbon, jenis unit karbon yang diperdagangkan, ketentuan unit karbon yang merupakan efek, hingga tata cara perizinan perdagangan bursa karbon.
Dengan diterbitkannya POJK tersebut, perdagangan perdana karbon ditargetkan dapat terlaksana pada September 2023. Adapun, Inarno menyebut bahwa seiring dengan dikeluarkannya POJK baru ini, maka setiap instansi yang berminat menjadi penyelenggara bursa karbon dapat segera mendaftar ke OJK.
"Tentunya [penerbitan POJK] merupakan hal yang baik sekali, karena dapat menjadi landasan hukum penyelenggaraan bursa karbon," jelasnya dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner DK OJK Juni 2023, Kamis (3/8/2023).
Sementara itu, sebanyak 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang siap untuk berpartisipasi dalam perdagangan bursa karbon.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan bahwa jumlah tersebut setara dengan 86 persen dari total PLTU batu bara yang beroperasi di Indonesia.
Diharapkan, partisipasi dari 99 PLTU dapat menjadi salah satu faktor pendorong kesuksesan perdagangan perdana bursa karbon Indonesia yang dijadwalkan pada akhir September 2023.
Selain itu, bukan hanya melibatkan subsektor pembangkit listrik, Hasan menyampaikan bahwa penyelenggaraan perdagangan perdana unit karbon di Bursa Karbon juga akan melibatkan berbagai sektor lainnya seperti perkebunan, migas, industri umum, hingga kehutanan.
