Bisnis.com, JAKARTA — Emiten nikel PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) mencatatkan pertumbuhan kinerja pada awal 2023 di tengah sorotan sejumlah pihak terkait rencana divestasi saham 11 persen.
INCO mencatatkan pertumbuhan laba bersih 207 persen secara kuartalan (quarter-on-quarter/QoQ) pada kuartal I/2023 seiring dengan naiknya harga nikel dan produksi perseroan yang lebih tinggi. Laba bersih tercatat US$98,1 juta setara Rp1,45 triliun (kurs tengah BI Rp14.882).
Secara tahunan (year-on-year/YoY), laba bersih INCO pada kuartal I/2023 juga mengalami kenaikan sebesar 45,09 persen dibandingkan kuartal I/2022 yang sebesar US$67,64 juta.
CEO dan Presiden Direktur Vale Indonesia Febriany Eddy menerangkan produksi nikel dalam matte perseroan pada kuartal I/2023 adalah 21 persen lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu seiring dengan telah diselesaikannya pembangunan kembali Furnace 4 tahun lalu.
“Pada kuartal I/2023, harga nikel berada pada level yang menguntungkan dan mendorong INCO membukukan laba bersih yang kuat, sebesar US$98,1 juta [setara Rp1,45 triliun], meningkat 207 persen dibandingkan dengan laba bersih triwulan sebelumnya," jelasnya dalam keterangan resmi.
Harga penjualan rata-rata INCO juga 18 persen lebih tinggi dibandingkan dengan harga kuartal IV/2022, yang mendorong pendapatan 19 persen lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal IV/2022. Lebih jauh, Vale juga diuntungkan dengan turunnya harga komoditas energi.
Baca Juga
Pada kuartal I/2023, pendapatan INCO tercatat US$363,18 juta setara Rp5,4 triliun naik 54,49 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar US$235,08 juta.
Beban pokok pendapatan grup naik 60,33 persen dari US$142,35 juta pada kuartal I/2022 menjadi US$228,2 juta pada kuartal I/2023. Jika dibandingkan dengan kuartal IV/2022 beban pokok Vale turun 9 persen.
Selain kontribusi positif dari harga komoditas yang lebih rendah, penurunan biaya juga didorong oleh disiplin pengelolaan biaya dan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan produktivitas pada proses bisnis.
INCO membukukan EBITDA sebesar US$173,58 juta dan mengeluarkan sekitar US$58,2 juta setara Rp866,13 miliar untuk belanja modal pada kuartal I/2023.
Menyusul peletakan batu pertama untuk Proyek Morowali pada Februari 2023, INCO dan mitra terus melaksanakan pekerjaan di lapangan, baik di lokasi tambang maupun di pabrik pengolahan.
"Kami memperkirakan akan mengeluarkan sebesar US$132,2 juta setara Rp1,96 triliun untuk belanja modal keberlanjutan dan US$585 juta setara Rp8,7 triliun untuk proyek pertumbuhan [baik tambang maupun penyertaan modal] sepanjang tahun 2023," urainya.
Adapaun kas dan setara kas INCO pada 31 Maret 2023 adalah US$717,3 juta, naik 13 persen dibandingkan dengan kas dan setara kas pada 31 Desember 2022 sebesar US$634,0 juta.
"Perseroan juga akan terus mengoptimalkan produksi pada triwulan-triwulan selanjutnya di tahun ini dan pada saat yang bersamaan berupaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya operasi," kata Febriany.
Pada perdagangan Selasa (6/6/2023) pukul 14.33 WIB, saham INCO naik 0,76 persen atau 50 poin menjadi Rp6.650. Kapitalisasi pasarnya mencapai Rp66,08 triliun, dengan valuasi PER 11,2 kali.
Sepanjang 2023, saham INCO cenderung melemah terbatas. Sebulan terakhir, saham INCO turun 5,34 persen, dan sepanjang 2023 berjalan turun 6,34 persen. Adapun, pada akhir 2022 saham INCO mencapai level Rp7.200.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasfrif untuk meninjau kembali status 20 persen kepemilikan saham publik di Vale Indonesia.
Bambang menuturkan komisinya menerima informasi ihwal dugaan 20 persen porsi kepemilikan saham di pasar modal domestik itu dikuasasi oleh perusahaan cangkang atau afiliasi dari Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
“Informasinya itu bukan dikuasi oleh pasar domestik, mereka pakai cangkang perusahaan domestik, mereka juga bahkan terindikasi itu dana pensiun PT Sumitomo padahal mereka sudah memiliki saham yang tercatat, menurut kami palsu,” kata Bambang saat rapat kerja di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (5/6/2023).
Permintaan itu disampaikan Bambang menyusul rencana pemerintah untuk menguasai saham mayoritas INCO. Seperti diketahui, mayoritas saham INCO masih dikuasai asing, yakni Vale Canada Limited sebesar 43,79 persen dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. 15,03 persen.
Sementara itu, komposisi kepemilikan domestik diwakili oleh Holding Industri Pertambangan atau Mining Industry Indonesia (MIND ID) sebesar 20 persen.
Selanjutnya terdapat 20 persen kepemilikan saham yang dipegang oleh entitas publik dan individu di dalam negeri yang belakangan dituding Bambang sebagai perusahaan cangkang Sumitomo.
Lewat komposisi itu, INCO saat ini hanya perlu mendivestasikan lagi 11 persen sahamnya untuk memenuhi syarat peralihan status kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang mewajibkan divestasi minimal 51 persen saham kepada investor domestik atau pemerintah.
“Masa nikel kita kasih ke asing, di sini dicatatkan di Bursa Kanada sana, kita sedih dengan kondisi ini,” tuturnya.
Menanggapi itu, Arifin mengatakan INCO telah menjalankan kewajiban divestasinya dengan menyerahkan 40 persen saham untuk kepemilikan domestik yang diwakili masaing-masing oleh MIND dan investor dalam negeri.
Ihwal temuan Komisi VII, Arifin mengatakan, kementeriannya bakal berkoordinasi lebih lanjut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan dugaan adanya perusahaan cangkang Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. di beberapa entitas pemegang saham domestik.
“Mengenai kepemilikan yang di publik itu kepemilikannya asing kita mesti review di OJK, bagaiaman prosedur sebetulnya mengenai bursa di Indonesia, bagaimana aturannya,” kata Arifin.
