Bisnis.com, JAKARTA--Emiten pelayaran PT Arpeni Pratama Ocean Lines Tbk. (APOL) memastikan restrukturisasi utang perseroan terganjal lantaran kreditor bukan hanya sektor swasta, tetapi juga badan usaha milik negara (BUMN).
Ferdy Suwandi, Sekretaris Perusahaan Arpeni Pratama Ocean, mengatakan skema restrukturisasi telah disampaikan ke dalam rapat kreditor pada 25 November 2015. Restrukturisasi dijadwalkan bakal dilakukan tahun ini.
"Dikrenakan kreditor perseroan bukan hanya pihak swasta, namun juga pihak BUMN, maka tidak mudah untuk kreditor swasta dan BUMN satu suara dengan seluruh rencana skema restrukturisasi yang telah disampaikan perseroan," ungkapnya dalam keterbukaan informasi di PT Bursa Efek Indonesia, Senin (25/1/2016).
Menurutnya, jika skema restrukturisasi tidak sesuai rencana, perseroan berjanji akan mencari solusi terbaik bagi semua kreditor, pemegang obligasi, serta pemegang saham.
Saat ini, skema restrukturisasi masih dalam tahap proses penghitungan kembali oleh konsultan keuangan Deloitte Indonesia. Bila telah rampung, perseroan akan menyampaikan kepada kreditor.
Hingga 31 Maret 2015, anak usaha APOL, yakni Arpeni Marine Co. Pte. Ltd. (ARS), masih bernegosiasi dengan UOB Limited Singapura untuk merestrukturisasi utangnya. Di samping itu, ARS dan Mount Lawu LLC telah menerima pemberitahuan gagal bayar dari DVB Group Merchant Bank (Asia), Ltd., Singapura sebesar US$728.446 dan US$1,34 juta.
Sampai 30 April 2015, anak usaha itu dan entitas induk sebagai penjamin belum menyelesaikan pinjaman tersebut.
Per 30 September 2015, liabilitas APOL mencapai Rp6,77 triliun, lebih tinggi dari akhir tahun sebelumnya Rp6,02 triliun. Defisiensi modal mencapai Rp1,79 triliun dari sebelumnya Rp1,85 triliun.
Pinjaman bank jangka pendek mencapai Rp1,9 triliun dari tahun lalu Rp600,5 miliar dengan utang obligasi Rp2,41 triliun dari Rp167,78 miliar.
Adapun, utang bank jangka panjang mencapai Rp95,9 miliar dari tahun sebelumnya Rp1,5 triliun. Utang obligasi tercatat nol dari sebelumnya Rp1,95 triliun.
