Bisnis.com, SEMARANG—-Beberapa tahun terakhir Bappebti gencar menggalakkan sistem resi gudang yang memudahkan petani memperoleh pinjaman dan mengamankan harga komoditas pertanian.
Sayangnya, menurut Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, saat ini pemanfaatan sistem resi gudang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total produksi komoditas pangan nasional.
"[Pemanfaatan sistem resi gudang] masih 5% dari total produk pangan. Makanya kita harus menyuarakannya ke siapapun karena semakin banyak gudang semakin banyak petani yang diberdayakan,” kata Gita di sela Seminar Nasional Sistem Resi Gudang, Kamis (19/9/2013).
Sistem resi gudang adalah sebuah skema yang memungkinkan petani menjadikan produk pertanian yang disimpan dalam gudang dengan spesifikasi tertentu sebagai jaminan atau agunan.
Kepemilikan atas produk tersebut dibuktikan dengan dokumen yang disebut resi gudang. Dengan demikian, petani bisa memperoleh dana segar dengan menggunakan hasil panen mereka.
Menurut Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sutriono Edi, saat ini ada 81 gudang untuk praktik sistem resi gudang yang tersebar di 42 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Gudang—gudang tersebut ada di sejumlah provinsi seperti Nangroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
Hingga kini, tercatat telah diterbitkan sebanyak 992 resi gudang dengan total volume komoditas sebesar 42.351,7 ton.
Keseluruhan volume itu terdiri atas 36.334 ton gabah; 4.078 ton beras; 1.591,7 ton jagung; 20,39 ton kopi; dan 327 ton rumput laut. Nilai totalnya adalah Rp198,97 miliar.
Adapun pembiayaan resi gudang milik petani itu berasal dari berbagai lembaga bank maupun nonbank. Bank yang tercatat dalam skema peminjaman dengan agunan resi gudang ini adalah BRI, Bank Jawa Barat, Bank Jatim, Bank Jateng, dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.
Sementara itu, lembaga nonbank yang turut berpartisipasi adalah PKBL PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan LPDB Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Sejumlah lembaga tersebut mendanai sekitar 70% dari total nilai komoditas yang diresigudangkan atau setara dengan Rp111,89 miliar. (ra)
