Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bakal mengurangi jumlah komisaris hingga enam orang dan menghilangkan tantiem yang biasa diterima direksi BUMN.
Prabowo akan memotong jumlah komisaris menjadi empat atau lima orang dengan maksimal enam orang. Selain itu, dia juga akan menghapus kebijakan tantiem.
"Saya hilangkan tantiem. Saya tidak mengerti apa arti tantiem. Itu akal-akalan saja," kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
Dia menyebut ada komisaris yang melakukan rapat sebulan sekali dengan tantiem sebanyak Rp40 miliar per tahun.
Prbaowo telah memerintahkan Danantara untuk tidak memberikan tantiem kepada direksi apabila perusahaan mengalami rugi. Penyampaian keuntungan dalam laporan keuangan harus secara realistis, bukan akal-akalan.
"Kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti! Banyak anak muda yang mampu siap gantikan mereka," tuturnya.
Baca Juga
Adapun, tantiem adalah bagian dari laba perusahaan yang diberikan kepada anggota direksi atau dewan komisaris sebagai bentuk penghargaan atas kinerja. Khususnya, apabila perusahaan berhasil memperoleh laba atau mengalami peningkatan kinerja.
Bentuk tantiem biasanya diberikan berupa uang tunai, tetapi juga bisa dalam bentuk lain seperti saham.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (6/8/2025), Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan laporan efisiensi keuangan negara dan progres deregulasi perizinan investasi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara.
Dalam keterangannya usai rapat, Rosan mengungkapkan bahwa dirinya telah lebih dahulu dipanggil Presiden sebelum sidang dimulai, sekitar pukul 13.00 WIB, untuk menyerahkan laporan tertulis terkait kajian pemberian tantiem dan bonus.
“Jadi analisa yang kita lakukan dari surat yang saya keluarkan mengenai tantiem dan bonus itu, sebelumnya sudah dilakukan kajian lengkap. Penghematannya, konservatifnya, sekitar Rp8 triliun per tahun,” jelas Rosan.
Prabowo, kata Rosan, meminta agar hasil kajian itu turut disampaikan dalam forum sidang kabinet sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan kebijakan lebih lanjut.
