Bisnis.com, JAKARTA — Bank-bank jumbo dari kalangan BUMN diyakini masih akan memenuhi jajaran emiten penebar dividen terbesar tahun ini, apalagi pertumbuhan laba mereka sepanjang 2023 lalu sangat mengesankan.
Saat ini, Kelompok Bank dengan Modal Inti (KBMI) IV dipenuhi oleh jajaran bank BUMN, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI).
Meski belum merilis kinerja keuangan akhir tahun 2023, pertumbuhan laba ketiganya per September 2023 lalu sudah terlihat sangat tinggi. Hal ini memberikan ruang yang cukup lebar bagi mereka untuk menebar dividen bagi pemegang sahamnya.
Sebagai contoh, BRI per September 2023 lalu mencetak laba Rp44,2 triliun, tumbuh 12,47% secara tahunan atau year-on-year (YoY), menempatkannya sebagai bank dengan laba terbesar tahun lalu. Capaian ini pun menjadi rekor laba BRI untuk periode 9 bulan.
Artikel tentang dividen bank BUMN menjadi salah satu berita pilihan BisnisIndonesia.id hari ini, Selasa (16/1/2024). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:
Baca Juga
Bansos Jor-joran APBN Ngos-ngosan
Diperpanjangnya bantuan sosial hingga medio tahun ini telah diprediksi banyak kalangan sejak tahun lalu. Maklum, 2024 adalah tahun politik yang sarat kepentingan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah konsekuensi besar yang bakal menimpa fiskal negara akibat kebijakan tersebut.
Kemarin, Senin (15/1), pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan memperpanjang beberapa bantuan sosial (bansos) yang sedianya berakhir pada Maret 2024 menjadi Juni 2024.
Keputusan itu pun sejatinya telah berulangkali disampaikan Presiden Joko Widodo, sejak pengujung tahun lalu, dengan catatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu mengakomodasi.
Perluasan tersebut adalah Bantuan Pangan, yang sejak pengujung 2023 aktif dikucurkan pemerintah. “Ini program arahan Bapak Presiden [Joko Widodo],” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (15/1).
Bumerang Transisi Energi Kala Penambahan Setrum Bergerak Lambat
Keinginan kuat pemerintah untuk menekan emisi karbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik berbahan bakar fosil, sejalan dengan upaya mencapai target nol emisi karbon (net zero emission/NZE) pada 2060 atau lebih cepat, berdampak terhadap keandalan sistem kelistrikan nasional.
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, realisasi pembangunan pembangkit listrik dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari 2011 sampai dengan Agustus 2022 rata-rata hanya mencapai 46,13%.
Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan bahwa perhitungan terhadap daya mampu netto (DMN) berdasarkan RUPTL 2021—2030 per Agustus 2022 menunjukkan bahwa dari 12 sistem kelistrikan yang tersebar di Indonesia, hanya sistem Jawa Bali yang memiliki cadangan di atas standar berkisar antara 35% sampai dengan 52%.
Sementara itu, sistem lainnya dalam kondisi siaga dan berpotensi defisit apabila proyek penambahan pembangkit RUPTL terus menerus mengalami keterlambatan beroperasi secara komersial (commercial operation date/COD).
Menghitung Potensi Dividen Bank BUMN 2024
Tim Mirae Asset Sekuritas mengungkapkan bahwa terlepas dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pembagian dividen, estimasi imbal hasil dividen dari ketiga bank tersebut nantinya akan ditentukan oleh pertimbangan rasio CAR di atas 20% dan prinsip kehati-hatian perbankan dalam menjaga likuiditas dan pencadangannya.
"Berdasarkan estimasi konsensus pendapatan, BBRI, BMRI dan BBNI mungkin menawarkan yield [dividen] masing-masing 6,6%, 5,6% dan 5,9%," tulis Analis Handiman Soetoyo dan Abyan Yuntoharjo dalam risetnya yang dikutip Bisnis, Senin (15/1/2024).
Mirae Asset Sekuritas juga memperkirakan BMRI akan memberikan hasil kinerja yang moncer hingga akhir tahun 2023. Kredit diyakini akan tumbuh kuat didukung oleh simpanan optimal sehingga menempatkan bank pada tingkat likuiditas yang memadai.
"Bank Mandiri juga memiliki kualitas aset terbaik dan cakupan pencadangan yang luas, sehingga memungkinkan untuk terus membukukan cost of credit yang lebih rendah pada Desember 2023 dan seterusnya," tulis Tim Mirae Asset Sekuritas.
Jaminan Kelangsungan Dunia Pariwisata Meski Pajak Hiburan Naik
Rencana penerapan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan termasuk spa dikisaran 40% hingga 75% pada bulan ini menuai polemik.
Dalam Pasal 58 ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengatur tentang tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan.
Adapun PBJT merupakan integrasi dari 5 jenis pajak daerah yang berbasis pada konsumsi, mulai dari pajak hiburan, parkir, hotel, restoran, hingga penerangan jalan. Pajak ini dibayarkan oleh konsumen akhir atas suatu konsumsi barang atau jasa tertentu.
Melalui pasal 58 UU HKPD disebutkan, tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, sedangkan khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.
Menangkal Lesu Ekspor Manufaktur
Ekspor industri pengolahan sepanjang 2023 mengalami penurunan signifikan. Kondisi geoekonomi global yang melemah, serta geopolitik yang memanas menjadi faktor penekan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekspor industri pengolahan pada Desember 2023 mengalami penurunan 1,99% dari bulan sebelumnya US$16,07 miliar menjadi hanya US$15,75 miliar.
Adapun sepanjang 2023, ekspor nonmigas hasil industri manufaktur turun 9,26% dibanding periode yang sama 2022 senilai US$206,07 miliar menjadi hanya US$186,98 miliar.
Hal yang sama juga dialami dua sektor nonmigas lain. Ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 10,04% menjadi US$4,40 miliar. Adapun ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 20,68% menjadi US$51,51 miliar.
