Bisnis.com, JAKARTA –PT PP (Persero) Tbk. akan mengajukan upaya hukum keberatan, usai Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan sanksi denda kepada PTPP dalam kasus kongkalikong tender revitalisasi Taman Ismail Marzuki alias TIM.
KPPU dalam hasil putusan, yang dibacakan pada 18 Juli 2023, memutuskan bahwa PT Jakarta Propertindo (Jakpro) terlibat kongkalikong tender revitalisasi TIM dengan PTPP dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. (JKON).
Ketua Majelis Komisi Chandra Setiawan memutuskan Jakpro (terlapor I), PTPP (terlapor II), dan JKON (terlapor III) melanggar pasal 22 Undang-undang No.5/1999 terkait pengadaan pekerjaan proyek revitalisasi pusat kesenian Jakarta TIM Tahap III.
Majelis Komisi lantas menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp16,8 miliar kepada PTPP, serta sebesar Rp11,2 miliar kepada Jaya Konstruksi Manggala Pratama.
Terkait putusan tersebut, Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Efendi mengatakan bahwa sebagai perusahaan yang taat hukum, perseroan menghormati putusan yang ada dan akan mengikuti proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Namun, di sisi lain, Bakhtiyar menyatakan PTPP telah mengikuti proses tender proyek TIM Tahap III sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Baca Juga
“Oleh karena itu, dengan adanya putusan KPPU tersebut, PTPP akan menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum keberatan. Kami berharap melalui proses keberatan tersebut dapat mengklarifikasi lebih detail dan komprehensif kasus ini,” ujarnya, Jumat (21/7/2023).
Bakhtiyar menjelaskan bahwa tender pembangunan Tahap III TIM telah dilaksanakan pada Mei 2021 sampai dengan Agustus 2021. PTPP disebut telah mengikuti proses dari awal hingga akhir, sehingga pada 9 Agustus 2021 perseroan dinyatakan sebagai pemenang tender.
Proyek Revitalisasi TIM Tahap III tercatat memiliki nilai kontrak sebesar Rp415 miliar, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikerjakan oleh konsorsium PTPP bersama dengan JKON. Proyek ini dikerjakan sejak Agustus 2021 - September 2022.
Adapun lingkup pekerjaan revitalisasi proyek tersebut terdiri atas gedung Graha Bhakti Budaya, Planetarium dan Pusat Latihan Seni, serta perpustakaan dan wisma.
Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, dalam proses persidangan, terungkap berbagai unsur bersekongkol yang dilaksanakan oleh para terlapor, antara lain tindakan Jakpro yang membatalkan tender tanpa didasari oleh justifikasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut membuktikan pembatalan tender sengaja dilakukan oleh Jakpro sebagai bentuk tindakan memfasilitasi PTPP dan JKON menjadi pemenang tender a quo.
Kemudian, tindakan Jakpro memberikan kesempatan eksklusif kepada PTPP dan JKON (KSO) dalam evaluasi teknis dengan adanya permintaan pemaparan Direktur SDM dan Umum terhadap hasil evaluasi teknis kepada Konsultan manajemen konstruksi.
Upaya tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan fakta adanya pembatalan tender dan perubahan tata cara penilaian pada tender ulang, sehingga membuktikan adanya bentuk eksklusivitas Jakpro dalam memfasilitasi PTPP dan JKON menjadi pemenang tender a quo.
Hal tersebut dikuatkan dengan adanya perubahan tata cara penilaian. Nilai evaluasi teknis yang diperoleh PTPP dan JKON dalam tender ulang meningkat cukup signifikan.
Adapun tindakan PTPP dan JKON melakukan penyesuaian dokumen baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Akan tetapi, dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya bentuk komunikasi langsung antara Jakpro dengan PTPP dan JKON.
Kendati demikian, terdapat fakta rangkaian proses yang menunjukkan adanya upaya Jakpro memfasilitasi PTPP dan JKON melalui tindakan Direktur SDM dan Umum yang melakukan intervensi terhadap tim pengadaan pada saat proses tender masih berjalan.
