Bisnis.com, JAKARTA - Manajemen PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) memberikan klarifikasi terkait kabar penyitaan salah satu aset perseroan terkait proses hukum hak tagih dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Danang Kemayang Jati, Corporate Communications Lippo Karawaci, menyampaikan lahan yang dimaksud adalah lahan yang sudah dimiliki secara hukum oleh pemerintah, atas nama Departemen Keuangan sejak 2001.
"Jadi lahan tersebut sudah bukan lagi milik PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR)," paparnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/8/2021).
Kepemilikan lahan tersebut atas nama Depkeu, terkait dengan BLBI terhadap bank-bank yang diambil alih oleh pemerintah, atas nama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), pada September 1997, pada krisis moneter saat itu.
Menurut Danang, tidak ada satupun perusahaan Grup Lippo, termasuk Bank Lippo, yang pernah meminta atau mendapatkan dana BLBI.
Namun demikian, di antara aset-aset yang dikonsolidasikan di dalam Satgas BLBI ada yang terletak di sekitar pemukiman yang disebut Lippo Karawaci adalah seuatu hal yang wajar.
Baca Juga
"Pemberitaan yang seolah-oleh ada penyitaan lahan atau aset yang dikaitkan Lippo sebagai obligor dahulu atau sekarang, adalah sepenuhnya tidak benar. Karena aset itu sudah milik negara sejak 2001," jelasnya.
Berikut 6 poin klarifikasi Lippo Karawaci.
PERNYATAAN PERS.
Terkait dengan pemberitaan hari ini mengenai BLBI berikut penjelasan kami sekaligus sebagai bahan klarifikasi
1. Lahan yang disampaikan oleh pemerintah sebetulnya adalah lahan yang sudah dimiliki secara hukum dan dikuasai oleh pemerintah, qq Depkeu, sejak 2001. Jadi lahan tersebut sudah bukan lagi milik Pt Lippo Karawaci Tbk.
2. Kepemilikan lahan oleh pemerintah, qq Depkeu, sejak 2001, terkait dengan BLBI terhadap bank-bank yang diambil alih oleh pemerintah, qq BPPN, pada bulan Sept 1997, pada krisis moneter saat itu.
3. Tidak ada satu pun perusahaan Lippo, termasuk Bank Lippo, yang pernah meminta atau mendapatkan sekalipun atau satu sen pun, dana BLBI.
4. Kami sepenuhnya selalu mendukung program pemerintah yang mengkonsolidasikan aset2 tertentu milik Depkeu dan satgas yang baru dibentuk.
5. Bahwa diantara aset2 yang dikonsolidasikan di dalam satgas tersebut ada yang terletak disekitar pemukiman yang disebut Lippo Karawaci adalah sesuatu hal yang wajar.
6. Pemberitaan yang seolah-oleh ada penyitaan lahan atau aset yang dikaitkan Lippo sebagai obligor dahulu atau sekarang, adalah sepenuhnya tidak benar. Karena aset itu sudah milik negara sejak 2001.
Mengutip hukumonline.com, "qq" merupakan singkatan dari Qualitate Qua, frasa berbahasa Latin yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “dalam kapasitasnya/kedudukannya sebagai wakil (yang sah) dari.”
Sebelumnya, Kelompok Kerja Satuan Sugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) melakukan seremonial karena telah menguasai fisik dan aset negara pada eks BLBI. Setidaknya ada 50 bidang tanah dengan total lebih dari 5,2 juta meter persegi.
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan bahwa kepolisian berkomitmen untuk mengawal dan melakukan proses hukum dalam melakukan hak tagih.
“Kami dari jajaran kepolisian akan melakukan upaya penegakan hukum apabila dalam pelaksanaannya timbul ekses yang dapat mengganggu kebijakan dlaam keputusna pemerintah untuk mengambil hak tersebut,” katanya usai seremonial, Jumat (27/8/2021).
Dalam keterangan resmi Satgas BLBI, salah satu aset yang disita ialah 44 bidang tanah seluas 251.992 m2 di Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang.
