Bisnis.com, JAKARTA—Otoritas Jasa Keuangan masih mengkaji peluang perubahan skema audit laporan keuangan pemerintah provinsi agar obligasi daerah bisa segera diterbitkan.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan hingga kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah menyatakan bakal maju menerbitkan obligasi daerah. Namun, niatan tersebut terganjal persoalan wewenang audit laporan keuangan.
Pasalnya, dalam aturan main yang berlaku, laporan keuangan daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara, dalam Undang-Undang Pasar Modal, ujar Nurhaida, wilayah tersebut merupakan wewenang akuntan publik.
“Saat ini kami mesti lihat apakah di aturan yang berlaku bisa melimpahkan wewenang audit tersebut ke akuntan publik dari BPK. Jika ini rampung, sepertinya di semester satu bisa terbit [obligasi daerah],” jelas Nurhaida di Jakarta, akhir pekan lalu.
Nurhaida menyampaikan pemerintah Jawa Barat memang telah menyampaikan tengah mencari dana untuk pembangunan Bandara Kertajati. Nantinya, penyokong dana untuk pembangunan infrastruktur tersebut yakni melalui obligasi daerah yang akan diterbitkan.
Saat ini, untuk mendorong penerbitan obligasi daerah, lanjut Nurhaida, pihaknya juga berkoordinasi dengan entitas terkait. Dia mencontohkan selain melakukan pembicaraan dengan BPK, pihaknya pun menggelar diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Selain Jawa Barat, Nurhaida menyebutkan ada beberapa gubernur yang juga menyatakan berminat untuk menerbitkan obligasi daerah. “Tapi kami bicara satu dulu, mudah-mudahan setelah fokus ke Jawa Barat ini, baru setelah itu muncul yang lain.”
Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Samsul Hidayat mengatakan obligasi daerah yang akan diterbitkan Pemprov Jawa Barat memang terkendala dari sisi laporan keuangan. “Mungkin akan dibahas antara OJK dan BPK terkait hal ini,” jelas Samsul.
Dalam catatan Bisnis, Provinsi Jawa Barat menyatakan siap menerbitkan obligasi dengan nilai emisi US$338 juta atau setara Rp4 triliun. Ketika itu, pemerintah Jawa Barat mengungkapkan akan menerbitkan surat berharga tersebut paling lambat pada Oktober 2014. Tenornya, yakni 10 tahun dan akan diterbitkan secara bertahap.
